Fadli Zon
Fadli Zon

beritaduniaterbaru.com – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjadi buah bibir di media sosial sesudah surat permintaan fasilitas KBRI untuk anaknya yang bertamu ke Amerika Serikat tersebar luas.

Surat yang diperuntukan kepada duta besar Indonesia untuk Amerika serta Konsul Jenderal RI di New York itu menyampaikan permintaan “penjemputan dan pendampingan” anak Fadli Zon yang diketahui akan mengikuti pelatihan teater “Stagedoor Manor 2016” di Amerika Serikat.

Kop surat tertulis dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat serta ditandatangani oleh Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen (KSAP) Saiful Islam.

Foto surat tersebut tersebar dari hari Senin (27/06) kemarin dan mendapat banyak respon negatif dari netizen.

Tetapi Fadli Zon menyangkal serta menjelaskan bahwa dirinya tak pernah memohon penyediaan fasilitas negara serta tak pernah menginstruksikan Setjen DPR untuk membuat surat.

Mengganti bensin

Berdasarkan penjelasannya, tak jelas siapa yang disebutkan yang berinisiatif menulis surat itu, tetapi politikus Gerindra tersebut mengatakan untuk meminta maaf serta akan mengganti bensin yang digunakan untuk menjemput putrinya, yakni sekitar US$100 atau Rp1,3 juta.

Tetapi sebagian netizen tetap mempermasalahkan. “Saya rasa gak masalah mengganti 100 USD, tapi penyalahgunaan kekuasaan ini yang menjadi pokok dari permasalahan,” ungkap satu pengguna Twitter. Meme sindiran bertuliskan “Lo pikir KBRI travel agent?” juga tersebar di sosmed.

Ini bukanlah pertama kalinya surat permohonan fasilitas untuk keluarga anggota DPR tersebar luas. Sebelumnya, ada anggota DPR juga dari Partai Gerindra Rachel Maryam yang diduga meminta fasilitas kepada KBRI Prancis untuk kunjungannya bersama keluarga ke Paris.

Mengenai penyebarluasan surat, Fadli Zon meminta keterangan kepada pihak KJRI atau KBRI Washington yang diduga melakukannya. “Penyebarluasan surat faksimili yang juga memuat no handphone putri saya sudah membuat putri saya menerima ratusan SMS. Ini tentu saja mengganggu kegiatannya,” jelasnya.

“Saya juga berharap pihak KBRI Washington dapat membuka data siapa saja yang pernah dijemput ataupun difasilitasi menggunakan dana KBRI atau KJRI.”